Catatan Kuliah “Diskriminasi Terhadap Pekerja Wanita”


Ini adalah tugas kuliah saat awal awal kuliah, nama Mata Kuliah nya  Dasar- Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja, dan Alhamdulilah dapat nila A. Makasih atas nilai nya Ibu dosen.
BAB Iumb
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Wanita sejak dahulu sudah aktif dalam kegiatan ekonomi dan social baik sebagai petani, pedagang, pekerja ( disektor informal ), dan sebagai ibu rumah tangga. Namun, kebanyakan mereka belum menikmati penghargaan dan penghormatan yang sama dengan laki-laki sesuai dengan apa yang mereka sumbangkan. Hal ini merupakan dampak dari diskriminasi terhadap perempuan.
Dewasa ini, diskriminasi terhadap perempuan itu masih sangat tampak dalam dunia kerja. Banyak sekali wanita yang tidak mendapatkan hak dalam bekerja. Contohnya bisa kita lihat dalam struktur perusahaan, jarang sekali kita melihat wanita yang mendapatkan tempat sebagai pemimpin, selain itu dalam penerimaan pekerja wanita perusahaan-perusahaan banyak meletakkan syarat-syarat tertentu, seperti berpenampilan menarik, belum menikah, harus tinggal di asrama dan lain sebagainya. Gaji mereka pun kadang-kadang berbeda dengan pekerja laki-laki.
Masalah tentang diskriminasi ini diperparah lagi oleh perusahaan yang tidak menerapkan undang-undang tenaga kerja yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti kasus yang menimpa Wati Cs yaitu mereka terpaksa harus keluar dari perusahaan karena mereka tidak mau tinggal di asrama yang sudah di siapkan oleh perusahaan. Selain itu masih banyak lagi kasus-kasus lain, baik dalam maupun diluar negeri. Dalam masalah itu tampaknya pemerintah juga tidak bisa berbuat banyak terhadap para pengusaha tersebut.
Diskriminasi terhadap para pekerja wanita itu terjadi disebabkan oleh beberapa factor seperti masalah pendidikan, kesehatan, fisik, biologis, sosio kultural dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya tentang diskriminasi terhadap pekerja wanita bisa dilihat di bab II pembahasan.
B.Rumusan Masalah
Rumusan masalah dari makalah ini yaitu :
1. Pengertian Diskriminasi.
2. Teori-teori tentang tenaga kerja wanita dilihat dari sosiologi
3. Faktor- factor yang mempengaruhi diskriminasi terhadap pekerja wanita
4. Bentuk-bentuk diskriminasi terhadap pekerja wanita.
5. Peran pemerintah terhadap pekerja wanita
C. Tujuan
Adapun tujuan dari makalah ini adalah :
1. Agar para pembaca mengetahui apa itu diskriminasi terhadap pekerja wanita.
2. Agar para pembaca mengetahui teori-teori dan factor-faktor apa saja yang mempengaruhi diskriminasi terhadap pekerja wanita.
3. Agar para pembaca mengetahui apa saja peran dari pemerintah untuk mengatasi masalah diskriminasi terhadap para pekerja wanita ini.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Diskriminasi Terhadap Pekerja Wanita
Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atau dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status social, status ekonomi,jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik,ekonomi, hokum, social, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
Diskriminasi pekerjaan adalah tindakan pembedaan, pengecualian, pengucilan, dan pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, ras, agama, suku, orientasi seksual, dan lain sebagainya yang terjadi di tempat kerja atau diskriminasi di tempat kerja berarti mencegah seseorang memenuhi aspirasi profesional dan pribadinya tanpa mengindahkan prestasi yang dimilikinya. Diskriminasi ini banyak terjadi kepada pekerja wanita. Oleh karena itu disebut dengan diskriminasi terhadap pekerja wanita.
B.  Teori-teori Tentang Pekerjaan Wanita Dilihat Dari Sosiologi
Dalam pola-pola ekonomi menunjukkan bahwa wanita dan laki-laki merupakan kelompok-kelompok yang berbeda dalam pasar tenaga kerja. Banyak teori yang menyebutkan atau membahas masalah tersebut mulai dari model-model fungsionalis yang menekankan stabilitas institusi-institusi ekonomi dan pendidikan yang terintegrasi, hingga model-model konflik yang merupakan model pertarungan dinamis antar kelompok kepentingan yang berkompetisi, termasuk wanita dan laki-laki.
1. Model-model Fungsionalis Mengenai Ketidakmerataan Dalam Pertukaran.
Model ini bermula dari memfokuskan pada modal manusia ( keahlian ) yang dibawa laki-laki dan wanita ke pasar. Para teoritis modal manusia menegaskan, bahwa upah merupakan indicator sumbangan-sumbangan produktif ( atau nilai tukar ) individu atau kelompok. “ Wanita, dengan demikian, kalah dalam kompetisi dengan laki-laki…[ sebab ] sosialisasi jenis kelamin yang berbeda berfungsi mereproduksi ketidaksamarataan, karena kegagalannya mempersenjatai wanita dengan karakteristik personal yang dibutuhkan untuk keberhasilan kompetisi dengan laki-laki di pasar tenaga kerja” ( Chafetz, 1988:100 ).
Para teoretisi dan ekonom sepakat untuk mempertimbangkan sederet factor, sebelum menyimpulkan bahwa ketidaksamaan upah itu cukup menggambarkan perbedaan nilai kerja sebuah kelompok atau individu. Factor-faktor tersebut mungkin meliputi pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, pengalaman kerja, tanggung jawab kepenyeliaan ( supervisory responsibility ), risiko bagi majikan akibat kerugian investasi dalam pelatihan tenaga kerja ( khususnya karena perpindahan pegawai yang tinggi ), serta kondisi-kondisi kerja.
2. Model Konflik : Upah dan Pekerjaan
Para teoretis konflik telah menyarankan sederetan kemungkinan penjelasan tentang asal mula serta kelangsungan ketidakmerataan ekonomi bagi wanita. Kerangka-kerangka penting ditawarkam kaum Marxis dan feminis sosialis. Menurut hipotesis Marxis wanita adalah anggota perkawinan, atau upaya individual. Dalam pemikirannya keluarga pekerja industry terdiri atas seorang wanita yang bekerja dirumah, melakukan reproduksi dan pekerjaan pelayanan, sedangkan laki-laki bekerja untuk upah. Sedangkan kaum feminis telah merevisi beberapa model awal yang diajukan Marx dan Engels, untuk memasukkan pengaruh patriarki serta menerangkan struktur pasar tenaga kerja yang lebih baru.
Menurut Benston wanita merupakan kelompok pekerja cadangan potensial yang bisa dimanipulasikan oleh pemilik. Karena wanita secara nyata melakukan pekerjaan untuk upah yang lebih rendah dari laki-rlaki, mereka dapat diambil sebagai buruh murah yang fleksibel bila diperlukan. Pemisahan dan feminisasi pasar tenaga kerja yang dikemukakan Benston ini juga telah dipersoalkan oleh para teoritis lain. Apabila kapitalis bisa mendapatkan begitu banyak laba dengan mempekerjakan wanita dan golongan  minoritas pada tingkat upah yang lebih rendah, lalu mengapa tidak memenuhi pabrik-pabrik dan kantor-kantor mereka dengan buruh yang lebih murah.
C. Faktor- factor yang Mempengaruhi Diskriminasi Terhadap Pekerja Wanita
Diskriminasi terhadap pekerja itu bukan tanpa sebab. Banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut, diantaranya :
1. Fisik
Faktor ini dipengaruhi oleh hormonal, biasanya fisik laki-laki lebih kuat dari pada wanita. Oleh karena itu wanita cenderung bekerja yang ringan-ringan saja seperti pada bagian perawatan, kesekretariatan, dan lain sebagainya. Selain itu laki-laki karena mereka merasa lebih hebat dari wanita, mereka seperti berkuasa, tidak mau menuruti yang lemah, ibarat hukum laut yang kuat menang dan yang lemah harus tunduk terhadap yang kuat.
Selain itu para pengusaha juga memilih-milih karyawan, mereka hanya ingin wanita yang berpenampilan menarik. Kasus seorang wanita muda yang mengalami pelecehan karena tanpa diberitahu sebelumnya sewaktu menjalani proses seleksi. Dia dan sejumlah wanita lainnya harus membuka baju dan diperiksa tanpa busana oleh dokter pria. Mereka diperiksa seperti itu karena perusahaan ingin mengetahui apakah mereka masih virgin apa tidak. Perusahaan hanya ingin memperkerjakan wanita yang virgin.
2. Biologis
Faktor ini lebih difokuskan pada masalah haid, melahirkan, menyusui, nifas dan lain sebagainya. Secara kodrat wanita itu berbeda dengan laki-laki, oleh karena itu pelayanan terhadap mereka harus berbeda pula. Dalam masa haid,melahirkan, menyusui, nifas itu produktivitas wanita berkurang bahkan mereka tidak bisa beraktivitas sama sekali. Mereka mempertaruhkan nyawa dalam melahirkan tersebut. Karena kegiatan tersebut mereka banyak tidak masuk kerja dari pada laki-laki.
3. Sosio-kultural
Faktor sosio-kultural yaitu tentang adat istiadat. Banyak adat istiadat di dunia yang memandang wanita itu sebelah mata, dalam masa jahiliyah dahulu mereka dianggap sebagai pembawa sial, karena anggapan ini banyak masyarakat Qurais yang membunuh anak perempuan mereka dan bagi yang tidak mau membunuh anak wanita mereka harus mengajarkan anak wanita itu cara belajar memanah, menunggang kuda dan cara berperang. Selain itu wanita harus selalu dirumah dan tugas mereka hanya di dapur.
4. Peran ganda wanita
Peran ganda ini yaitu wanita mempunyai dua pekerjaan, bekerja dan mengurusi keluarga. Wanita yang mempunyai peran ganda ini pikiran nya akan terbagi menjadi dua. Karena pikirannya terbagi menjadi dua biasanya mereka bekerja tidak maksimal hal ini akan berakibat fatal terhadap perusahaan.
D. Bentuk-bentuk Diskriminasi Terhadap Pekerja Wanita
Dalam pasal 11 Konvensi Wanita yang diteliti oleh para ilmuwan banyak sekali kasus-kasus tentang diskriminasi tersebut. Menurut irianto berdasarkan kasus-kasus yang terungkap bahwa diskriminasi terhadap dunia kerja dapat terajadi yaitu :
1.  Dalam hal mendapatkan kesempatan yang sama dengan pria seperti kebebasan memilih profesi, pekerjaan, promosi, dan pelatihan.
Seperti kita ketahui bahwa banyak tersaji di koran-koran, majalah, media elektronik bahwa kebebasan untuk memilih belum sepenuh nya di terapkan. Perusahaan- perusahaan masih membatasi para pekerja wanita untuk mendapatkan itu. Mereka masih banyak diperkerjakan diperusahaan pengolahan makanan, garmen dan sepatu, kebanyakan mereka itu adalah buruh dan kurang diperhatikan.
Kasus mulyati diungkapkan berkaitan diskriminasi jender dalam promosi tenaga kerja. Tenaga kerja ini menyampaikan dalam suara pembaharuan 20-4-1994, bahwa di perusahaan dimana ia bekerja, perhatian kepada tenaga pria lebih besar dibandingkan dengan keadaan tenaga kerja wanita. Pegawai pria lebih cepat diangkat sebagai pegawai tetap, sedangkan wanita yang sudahbekerja bertahun-tahun tetap saj berstatus pegawai honorer. Mulyati sudah bekerja lima tahun : ia tetap saja berstatus pegawai borongan, sehingga tidak mempunyai hak atas jaminan kesehatan dan hari tua. ( Irianto 1994, hal 20 )
2. Dalam hal mendapatkan upah.
Upah itu biasanya tergantung dengan tingkat atau golongan kerja. Mereka yang terdapat ditingkat atau golongan yang rendah pasti mendapatkan gaji yang rendah juga. Irianto mencatat bahwa secara umum upah buruh rendah, dan menurut pengakuan sejumlah tenaga kerja hanya cukup untuk makan saja. Tidak mungkin mereka mencita-citakan akan dapat membiayai tempat tinggal, misalnya dari upah rendah itu. Dan untuk tenaga kerja wanita upah sudah rendah itu lebih rendah lagi, karena pada umumnya upah tenaga kerja wanita lebih rendah dari pria. Diskriminasi jender yang lain adalah bahwa tenaga kerja wanita selalu dianggap lajang, karena asumsi yang melatarbelakangi ini adalah : upah dari tenaga kerja wanita adalah pelengkap saja bagi penghasilan suami.
3. Dalam hal menikmati jaminan sosial.
Wanita yang sudah berstatus bukan lajang selalu saja dicemaskan bahwa suatu saat akan menerima tunjangan ganda. Dengan demikian, tunjangan-tunjangan pengobatan untuk keluarga tidak diterima oleh wanita, sehingga hal itu sama saja tidak memberikan jaminan sosial terhadap mereka dan keluarga meraka.
4. Hak terhadap kesehatan dan keselamatan kerja
Hak ini adalah yang paling diutamakan karena kalau mereka sakit maka mereka tidak bisa bekerja lagi. Tapi banyak juga perusahaan yang kurang memperhatikan masalah ini. Mereka masih juga mempekerjakan wanita yang sedang hamil, walaupun mereka mengambil cuti mereka tidak akan mendapat gaji selama mereka cuti, bahkan mereka bisa saja dipecat.
5. Hak untuk tidak diberhentikan dari pekerjaan ( dan tetap mendapatkan tunjangan ) karena kawin dan melahirkan, hak akan cuti haid, cuti hamil dan melahirkan.
Kasus Jumirah asal yogyakarta yang bekerja di sebuah perusahaan tekstil dan garmen di Jakarta timur. Ia sudah bekerja 3 tahun ( sering sampai malam ) dan menerima upah Rp.1.800,00 sehari ( tahun 1991 ). Waktu dia hamil anak pertama, cuti hamilnya tidak diperhitungkan. Ketika beberapa orang buruh berupaya bertemu pimpinan menanyakan tentang hak-hak yang seharusnya diperoleh buruh, pimpinan perusahaan menyatakan bahwa wanita yang sudah menikah tidak boleh bekerja diperusahaannya, dan kalau ada yang hamil harus mengundurkan diri. Bahkan dikatakan kalau ada yang mau menuntut, dipersilahkan keluar karena wanita lain masih banyak yang ingin bekerja. Akhirnya, Jumirah dipecat dan tanpa pesangon.
E. Peran pemerintah terhadap pekerja wanita
Peran utama pemerintah adalah membuat peraturan-peraturan yang mengatur penghapusan diskriminasi terhadap pekerja wanita tersebut. Seperti pasal 5 dan 6 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 yang mengatakan bahwa dalam dunia kerja basicly tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Pasal 81 Undang-undang No. 13 tahun 2003 yang mengatakan bahwa pekerja wanita dalam masa haid terdapat dysmenorrhoea dan memberitahu pada perusahaan tidak wajib bekerja pada hari 1 dan 2 dalam masa haid.
Selain itu pemerintah dapat meminimilisasikan deskriminasi itudengan cara :
1. Melakukan pembinaan terhadap Tenaga Kerja Wanita.
2. Penempatan dan pekerjaan yang tepat bagi Tenaga Kerja Wanita.
3. Perlindungan bagi Tenaga Kerja Wanita dan penyediaan fasilitas yang diperlukan.
4. Mengembangkan motivasi khusus kewanitaan.
5. Mendukung program Keluarga Berencana.
F.  Kebijakan Hukum Melarang Diskriminasi
Undang-undang dasar kita yang dirumuskan tahun 1945 sejak semula telah mencantumkan dalam pasal 27(1) bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di muka hokum. Jadi sejak tahun 1945 di Negara kita prinsip kesetaran pria dan wanita di depan hokum telah di akui.
Undang-undang perkawinan(undang-undang no. 1 tahun 1974, pasal 31 (1 )  memuat kalimat-kalimat yang menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama di masyarakat.
Kebijakan menghapus diskriminasi terhadap wanita bertujuan untuk (antara lain,mengutip beberapa butir di bawah ini)
1. membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan peraturan lainya termasuk sangsi-sangsinya dimana perlu melarang semua diskriminasi terhadap wanita.
2. Menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak wanita atas dasar yang sama dengan kaum pria dan untuk menjamin melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya.
3. Tidak melakukan suatu tindakan atau praktek diskriminasi terhadap wanita dan untuk menjamin bahwa pejabat-pejabat terhadap wanita , dan untuk menjamin bahwa pejabat-pejabat pemerintah dan lembaga-lembaga Negara akan bertindak sesuai dengan kewajiban ini.
4.Membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk mengubah dan menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan dan praktek-praktek yang ada, yang merupakan diskriminasi terhadap wanita.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan yaitu :
  1. Diskriminasi terhadap pekerja wanita yaitu segala sesuatu diskriminasi yang berkaitan dengan pekerjaan mulai dari penempatan kerja, masalah cuti, kesehatan dan keselamatan kerja, serta jaminan terhadap masalah social.
  2. Teori-teori tentang pekerjaan wanita dilihat dari sosiologi yaitu model-model fungsionalis mengenai ketidakmerataan dalam pertukaran dan model konflik : upah dan pekerjaan.
  3. Adapun faktor- factor yang mempengaruhi diskriminasi terhadap pekerja wanita adalah factor fisik, biologis, sosio-kultural dan peran ganda wanita.
  4. Bentuk-bentuk diskriminasi terhadap pekerja wanita yaitu dalam penempatan jurusan pekerjaan, masalah upah, jaminan social, masalah cuti hamil, melahirkan dan sebagainya.
  5. Peran Pemerintah terhadap pekerja wanita yaitu membuat peraturan dan kebijakan yang berpihak terhadap pekerja wanita itu.
B. SARAN
Diskriminasi terhadap tenaga kerja wanita sudah berlangsung sangat lama dan banyak macamnya. Sudah banyak peraturan yang mengatur tentang diskriminasi itu tapi peraturan-peraturan tersebut hanya indah diatas kertas saja, pengimpletasian nya masih sangat rendah. Hendaknya tugas penghapusan terhadap pekerja wanita ini bukan hanya tanggung pemerintah dan perusahaan tapi juga tanggung jawab masyarakat.
REFERENSI
Suma’mur, 1996. Higene Perusahaan dan Kesehatan Kerja. Gunung Agung: Jakarta.
Ihromi, Tapi Omas Dkk, 2000. Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita.Alumni: Bandung.
Ollenburger, Jane C dan Moore, Helen A,2002. Sosiologi Wanita. Rineka Cipta: Jakarta
http://id.wikipedia.org/wiki/Diskriminasi ( diakses pada tanggal 20 Desember 2011 )

Tidak ada komentar:

Posting Komentar